Setelah tujuh tahun berlalu, nasib korban lumpur Lapindo semakin tidak jelas. Pembayaran uang jual beli bangunan dan tanah yang selama ini dianggap sebagai penyelesaian masalah, ternyata tidak serta merta membawa korban menuju nasib yang lebih baik. Selain proses jual beli tanah, yang tidak kalah penting adalah proses relokasi setelahnya. Namun sayangnya peraturan yang dibuat pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu hanya mengatur mekanisme jual beli saja. Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur proses kepindahan pemukiman korban lumpur Lapindo. Proses kepindahan pemukiman korban Lapindo bukanlah perkara mudah, setidaknya tergambarkan melalui fakta korban dari Desa Jatirejo berikut ini.

Setelah tujuh tahun sejak menyembur pertama kali pada Mei 2006 lalu hidup Munawir dan keluarganya berubah. Sebelumnya, dia adalah seorang pedagang di Pasar Porong (lama). Tetapi setelah lumpur menyembur, dia kehilangan pelanggan setianya, yang otomatis pula kehilangan pekerjaannya. Sejak itu Munawir bekerja sebagai kuli serabutan.

Muni’ah dan Ruang Tamunya
Di sinilah Muni’ah biasa menerima tamu. Waktu foto diambil, Muni’ah sedang menunggu nasi yang ada di tungkunya masak. Di tempat itu pula Muni’ah biasa menunggui sisa bahan bangunan dan perabotnya. Muni’ah bercerita bahwa pernah ada kejadian kayu-kayu yang masih bagus dicuri oleh orang lewat dan diangkut menggunakan becak pada siang hari ketika keluarga ini tidak ada di gubuk mereka. Oleh karena itulah, gubuk itu harus tetap dijaga untuk menghindari pencurian bahan bangunan mereka.
(Aperture priority, f/8, 1/60, ISO 400)

More