Lokasi Anda
Beranda > Posts tagged "siaran pers"

“Rakyat Berdaya, Meski Negara Alpa”

Ketidakmampuan negara memastikan terpenuhinya hak-hak korban semakin menegaskan aroma kolusi negara dan korporasi dalam kasus lumpur Lapindo. Selama persoalan itu belum terpecahkan, bencana industri serupa akan kembali terulang di masa mendatang dan menyerang ruang hidup lebih luas.

Kesepakatan SBY-Lapindo dan Tim 16 Perumtas Menyisakan Persoalan

Siaran Pers, Jakarta 5 Desember. Pemerintahan SBY JK sungguh mengecewakan. Tim 16 Perumtas yang semula menuntut pembayaran tunai cash and carry,  terpaksa menerima pembayaran cicilan yang diusulkan PT Lapindo dan para menteri kabinet SBY, sebelum akhirnya bertemu SBY, Rabu lalu (3/12).  Bagai menjilat ludah sendiri, Presiden SBY melanggar Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 dan mengingkari pernyataan-pernyatannya sendiri. Peraturan itu mewajibkan pembayaran tunai jual beli tanah dan bangunan warga korban Lapindo.

Korban Lapindo Masih Diabaikan

Paguyuban Warga 9 Desa menuntut kepada Pemerintah untuk (1) menetapkan wilayah 9 desa ke dalam peta area terdampak; (2) menggunakan cara Perpres No 14 tahun 2007, yakni dengan melakukan jual-beli lahan di wilayah kami dengan mekanisme 20 persen sebagai uang muka, dan 80 persen sisanya dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun kemudian; (3) jaminan keamanan, keselamatan, dan sosial.

Top
Translate »