
Tadi pagi saya menerima salah satu posting dari salah satu milis yang saya langgani. Isinya sebuah artikel yang dimuat harian Media Indonesia yang isinya membuat saya, lagi-lagi, harus mengurut dada karena prihatin sekaligus geram. Artikel tersebut diberi judul "Kembalinya Sebuah Kehidupan di Sidoarjo". Penulisnya bernama Nico Wattimena, seorang Dosen Pasca Sarjana Stikom, London School of Public Relations. Sayapun mBatin, persediaan lonte intelektual dalam masalah Lapindo ini memang tidak ada habisnya.
Yang ditulis oleh sang pakar, menurut saya, tidak lebih adalah bentuk advertorial Lapindo dalam versi yang lain. Kalau sebelumnya, Grup Bakrie masih cukup jantan untuk memberi label iklan mereka yang dipampang di media, kini tidak lagi. "Iklan" itu muncul dalam bentuk artikel, di sebuah kolom opini di media nasional, dan ditulis oleh seorang dosen pascasarjana.
Isinya benar-benar senafas dengan berbagai macam advertorial Lapindo yang sudah muncul terlebih dahulu. Logika berpikir yang selalu coba dibangun adalah Lapindo yang tidak bersalah dalam kasus semburan Lumpur Sidoarjo, namun tetap punya kepedulian tinggi, sehingga terus mengupayakan yang terbaik bagi korban Lumpur. Maka solusi terakhir yang ditawarkan oleh Lapindo benar-benar jalan keluar terbaik bagi korban Lumpur.
Sedangkan pola-pola penulisan yang muncul juga tetap konsisten, yaitu antara lain :
- Penyebutan Lumpur Sidoarjo, alih-alih Lumpur Lapindo
- Semburan Lumpur akibat gempa
- Pengadilan sudah membuktikan lapindo tidak bersalah
- Meski begitu Lapindo tetap bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi
- Solusi apapun yang ditawarkan adalah semata-mata demi kepentingan korban
- Dan sebagainya (silahkan ahli media melakukan analisa terhadap "iklan-iklan" Lapindo, baik yang terbuka maupun terselubung seperti artikel ini. Saya punya dokumentasinya kalau ada yang bisa membantu)
Saya tidak kenal dan sama sekali tidak tahu apa latar belakang Nico Wattimena ini. Tetapi apa yang dilakukannya benar-benar menginjak-injak rasa keadilan dan mengeksploitasi penderitaan Korban Lapindo. Apakah seorang Dosen Pasca Sarjana, dari sebuah kampus ternama, tidak bisa cari makan yang lain selain makan dari bangkai kehidupan rakyat Sidoarjo yang sudah hancur luluh oleh lumpur. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bermartabat untuk mengais rejeki. Entah apalagi yang bisa dikata kepada orang semacam ini.
Atau lebih tepatnya, orang-orang semacam ini. Sebab, banyak sekali orang/tokoh yang tampaknya menangguk kotornya uang lumpur. Sekumpulan ahli geologi yang dengan mengalahkan logika keilmuan dan komunitas mereka sendiri menjadi "staf ahli" Lapindo. Sekumpulan ilmuwan di Unair yang menjadi penggawang media corong Lapindo. Media yang memuat advertorial terselubung (acara "dialog khusus" di TV yang iklan juga), dan yang sudah ter"sensor" oleh modal sedemikian rupa. Kyai yang menyumpah korban demi memberi harapan palsu, dan sekarang meninggalkan ribuan korban yang dulu sangat tergantung kepada dia. Para panelis dalam debat terbuka cagub Jatim, yang mestinya sangat paham bahwa lumpur Lapindo adalah masalah terbesar Jatim dalam 5 tahun ke depan, namun entah kenapa seolah-olah lupa menanyakan kepada para cagub tentang hal itu. Dan kiranya masih banyak lagi.
Saya sampai pada kesimpulan ini, karena tidak ada lagi logika manusiawi yang bisa menjelaskan motivasi apa yang mereka lakukan. Selain bahwa karena memang mereka termasuk orang yang tidak akan malu mengaca di pagi hari demi melihat tampangnya adalah muka yang menginjak2 Korban Lapindo. Atau tidak akan merasa jengah demi memberi makan anak istrinya uang yang didapat dari menjual penderitaan dan kesengsaraan korban lumpur Lapindo. Oh rindunya saya dengan Romo Frans Magnis Suseno, demi mengingat hal itu. Atau juga dengan para pendiri republik ini, yang pasti akan memperjuangkan nasib rakyatnya, sepenuh hati.
Dalam situasi dimana hukum dan negara tidak mampu mengadili hal-hal seperti ini, maka revolusi seringkali menjadi dambaan. Namun sebelum itu dilakukan, saya ingat salah satu isi dari pembaca menulis di salah satu media yang saya baca. Kita permalukan saja mereka di depan publik. Pemaluan publik (public humiliating) ini banyak bentuknya, tapi saya coba memulai dengan salah satu yang paling mudah dan murah saja, yaitu menulis apa yang mereka lakukan, dan menyebarkan kepada publik. Ada yang ikut menambahkan?
Kasihan para petani bandeng itu, semo...
Salam, Saya sedih dengan tulisan ini...
ini terjadi karena ulah lapendos... ...
saya melihat, ada pihak yang diuntung...
Melihat kondisi seperti ini kita bena...