Dalam banyak kesempatan, Aburizal Bakrie sering
menyatakan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan masalah Lapindo. Bahwa posisinya
sebagai pengusaha sudah dilepaskan ketika dia sudah berhenti sebagai menteri di
kabinet presiden SBY. Faktanya, dua tahun perjalanan tragedi Lapindo ini justru
menunjukkan bahwa, Bakrie sebenarnya terkait sangat erat dengan masalah Lapindo.
Berikut fakta-faktanya :
Menko Kesra = Pemilik Lapindo
Sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
Bakrie mestinya bertanggung jawab menangani semua kejadian bencana Indonesia,
baik bencana alam maupun akibat bencana industri seperti kasus lumpur Lapindo. Nyatanya
sejak awal semburan terjadi, tidak sekalipun Bakrie menginjakkan kakinya di Porong.
Sekali-kalinya datang ke Sidoarjo, dia hanya nangkring di Juanda. Alasannya
apa? Simpulin sendiri.
Berkali-kali sebagai Menko Kesra, Bakrie
mengeluarkan pernyataan dan komentar yang sangat tidak relevan dengan
jabatannya. Luar biasanya, pernyataan tersebut kemudian juga diulangi secara
konsisten oleh pihak Lapindo melalui Yuniwati Teryana. Demikian juga isi
website menko kesra, yang apabila memuat berbagai pernyataan terkait dengan
masalah Lapindo, hampir sama dan identik sikap Lapindo. Dalam posisi sebagai seorang
menteri, dia seharusnya membela korban lapindo. Alih-alih, berbagai komentar
dan pernyataan Bakrie jelas sangat memihak dan mewakili seorang pemilik
perusahaan yang tengah membela diri dan bertindak defensif karena mungkin secara
tidak sadar, memang merasa bahwa Lapindo jelas bersalah. Alasannya apa? Simpulin
lagi sendiri.
Grup Bakrie = Lapindo
Berbagai opini dilakukan untuk mencoba melepaskan
Bakrie Brothers dari kaitan langsung dengan Lapindo. Tetapi berbagai tindakan
dari Grup Bakrie sendiri meneguhkan bahwa Lapindo adalah bagian sah dari Grup Bakrie,
dan Bakrie terlibat langsung dalam urusan lumpur Lapindo.
Yang dari awal melakukan kesalahan dan dituntut
untuk bertanggungjawab akibat semburan lumpur adalah Lapindo. Tetapi dalam
penanganannya, tidak hanya di level Energi Mega Persada yang terlibat, namun
juga Grup Bakrie. Menurut Perpres, yang harus mengganti kerugian warga adalah Lapindo
selaku perusahaan. Tetapi karena Lapindo dirasa tidak mampu, akhirnya mereka
membuat perusahaan baru yang bernama Minarak Lapindo Jaya. Apa hubungannya MLJ ini
dengan Lapindo atau EMP? Tidak ada. MLJ berada langsung dibawah Grup Bakrie.
Meskipun yang bertanggungjawab adalah Lapindo, dan
Lapindo dibawah EMP, tetapi tahun 2007 tidak sepeserpun uang yang dikeluarkan
oleh EMP untuk biaya mengatasi lumpur (bahkan pemegang 50 persen saham Lapindo tersebut
tahun itu mencatat keuntungan). Lalu darimana pengeluaran berbagai biaya
tersebut berasal? Lapindo bukan perusahaan terbuka, MLJ bukan perusahaan
terbuka, dan EMP tidak mencatat pengeluaran. Jadi darimana lagi kalau tidak
dari keuangan Grup?
Pertanyaanya, kalau mereka yakin tidak bersalah, mengapa
mereka mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Karena baik hati? Karena peduli? Tetapi
kalau mereka benar-benar peduli, kenapa Bakrie tidak mau menyelesaikan hak
warga secara adil dan menuntaskan semburan lumpur? Sebab andai saja Bakrie
memang berniat membantu warga, dan menghentikan semburan lumpur, dana yang
diperlukan tidak akan lebih dari 10 persen dari nilai kekayaan pribadi Aburizal
Bakrie. Tapi, kenapa itu tidak dilakukan?
***
Merangkai semua fakta diatas, maka hanya satu
kesimpulan yang bisa ditarik. Sebagai pemain pemain bisnis ulung, Bakrie tahu
benar bagaimana meminimkan pengeluaran, sekaligus tahu benar bahwa Sidoarjo akan
bisa dieksploitasi untuk pengembangan bisnisnya. Lapindo terkait langsung
dengan Bakrie. Lapindo adalah kendaraan Bakrie untuk meraup keuntungan di masa
depan dari kekayaan minyak dan gas maupun bisnis properti di Sidoarjo.
Meskipun
orang bisa berdebat bahwa Lapindo tidak sengaja menyebabkan semburan lumpur, pengusaha
jeli seperti Bakrie tidak akan gagal menangkap peluang, bahwa lumpur Lapindo
ini adalah seperti fenomena kebakaran pasar tradisional. Dia mungkin bukan
pelaku pembakaran, atau sama sekali tidak berniat untuk membakar. Tetapi dia
tahu persis, bahwa membiarkan pasar terbakar, akan jauh lebih menguntungkan
dibanding memadamkannya.
Dan sebagai investor yang jitu, betapapun kita orang
waras akan menganggap perilaku itu sangat bejat, Bakrie tahu untuk
memanfaatkan
bencana itu. Lapindo adalah Bakrie, Bakrie adalah Lapindo. Silahkan
siapapun,
dari Bakrie sekalipun, membantah kesimpulan diatas. Tetapi argumen ini
tidak akan
bisa dikalahkan. Kalau tidak ada motivasi bisnis dibalik bencana
Lapindo, ganti kerugian korban, lalu kembalikan lagi hak atas tanah dan
bangunan mereka.
Buletin Kanal Korban Lapindo - Edisi 5 (1743)
ini adalah ide paling hina dan paling...
buku yang mewakili jeritan dan cerita...
Emang siapa Ical Bakri,lawan kalau ya...