Budi Rahayu termenung. Ia terdiam untuk untuk beberapa saat di dapur yang suram itu, bingung. Tak lama pandangan ia alihkan menuju retakan-retakan yang melekat di dinding dapur. Ia tampak kehilangan arah, terjebak dalam kekinian; ia tidak mengerti motif keberadaannya di dapur. Dan, akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari dapur yang sumpek itu, bergegas menuju warungnya yang hanya tiga langkah dari depan pintu rumahnya.

Di warung es sederhana itu, beberapa orang tampak gusar. Mereka seolah lelah menunggu sang penjual kembali dari dalam rumah. Tak lama, Budi, sang penjual itu, hadir dengan wajah murung. Melihat pembeli yang tengah gusar dan mangkuk es yang belum terbungkus, Budi sumringah, teringat sesuatu. Bergegaslah ia masuk ke rumah menuju dapur dan mengambil sejumput karet ikat.

"Ibu bertingkah demikian semenjak bubbles Siring Barat membesar," tutur Ony, anak Budi Rahayu. Tidak hanya bubbles ternyata yang mengoyak hidup Budi Rahayu. Rumah di Siring Barat, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang mereka tinggali itu selalu kebanjiran walaupun tidak hujan, retakan merata di lantai dan dinding sebagai akibat land subsidence (amblesan tanah), air tercemar, dan udara pun busuk dengan tingkat kandungan Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) yang membahayakan. Kesemuanya berpadu mengisi kehidupan harian keluarga Budi Rahayu.

Sementara itu, satu persatu karib menghilang; mencoba mencari penghidupan yang lebih layak. Dan sampai saat ini, hanya segelintir yang tersisa. Bertahan dari bertubi-tubi ancaman yang menerpa setiap saat.

Siring Barat sendiri merupakan salah satu daerah yang telah dinyatakan berbahaya dan tidak layak huni oleh pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)--selain Mindi dan Jatirejo Barat--melalui Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2009. Dan semenjak Perpres yang terbit September 2009 tersebut diberlakukan, ketiga wilayah ini harus sesegera mungkin dikosongkan. Untuk itu pemerintah telah memberikan bantuan berupa uang kontrak selama dua tahun sebesar Rp 2.500.000, biaya evakuasi Rp 500.000 dan jaminan hidup Rp 300.000 setiap bulan per kepala selama 6 bulan.

Budi Rahayu tak menduga kehidupannya berubah. “Sebagian besar warga telah mengungsi. Mereka tidak tahan dengan kondisi buruk ini. Demikian juga saya. Hasil tabungan dari hasil penjualan es campur selama dua puluh tahun telah saya belikan sebuah rumah di Perumahan Mutiara Citra Asri (MCA), Kecamatan Candi, Sidoarjo,” tuturnya. “Namun, rumah ini telah memberikan kesan kepada saya dan keluarga: warung yang menafkahi keluarga, kerabat yang selama ini menghiasi hidup saya, dan tanah peninggalan orangtua. Rasanya berat untuk meninggalkan semua itu!“

Dalam usaha mempertahankan rumah, pengorbanan tak terhindarkan. Namun tetap saja semua sia-sia. Rupanya semburan lumpur lebih ganas dari upaya Budi Rahayu. Ia sulit meninggalkan rumah, tanah, dan sejarahnya, maka ia tetap nekat untuk tinggal dan berjualan di Siring Barat.

Tak aneh jika kondisi hidup yang mengguncang itu kemudian menggangu perasaan dan pikiran. Anthony Liliefna, seorang dokter pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. Radjiman Wediodiningrat, menuturkan tentang dampak traumatis terhadap kesehatan jiwa. Baginya, peristiwa sedahsyat lumpur panas Lapindo musti memberikan tekanan terhadap mental (stress) warga. Kondisi ini tidak hanya menimpa korban langsung, namun juga seluruh warga di tiga kecamatan seputaran tanggul lumpur: Jabon, Porong dan Tanggulangin. Gangguan ini berpengaruh secara simultan terhadap kualitas hidup. Jika dibiarkan secara terus menerus dapat berubah menjadi psikotik. “Itu sangat tergantung dari seberapa besar tekanan juga ketahanan mental si penderita,” tambahnya.

Sementara itu, dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan cenderung mengatakan tidak ditemukannya permasalahan yang cukup berarti. “Tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah semburan lumpur,” tutur Jauhari, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Sidoarjo, dingin.

Masih menurut Jauhari, “Stres merupakan peristiwa yang lumrah terjadi. Untuk masalah seperti semburan lumpur Lapindo tekanan pasti muncul. Hanya saja hal ini bukanlah persoalan yang cukup serius. Terkait lumpur Lapindo, masih banyak masalah kesehatan yang lebih diprioritaskan, seumpamanya tentang meningkatnya Infeksi Saluran Nafas Atas (ISPA) secara drastis. Selain itu, permasalahan kesehatan jiwa sangat kompleks, sakit maag, pusing dan denyut tidak teratur bukanlah indikasi utama dari gangguan kesehatan jiwa!”

Kesehatan jiwa warga pun seakan menjadi angin lalu; ia bukanlah penyakit yang tampak kasat mata, dan oleh karena itu keberadaannya dinomorduakan. Namun, untuk itu, Jauhari berkilah, “Bukannya mengabaikan kesehatan jiwa warga. Sebenarnya kami telah menurunkan tim untuk mengatasi gangguan kesehatan jiwa pada masyarakat korban. Namun, tim yang kami turunkan tidak menemukan adanya permasalahan jiwa pada masyarakat korban.”

Agaknya yang dialami warga korban berbeda dari temuan tim Jauhari. Suatu ketika, seorang warga pernah bercerita tentang nasib buruk yang menimpa ayahnya di Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Dalam sesegukan kesedihan ia bercerita tentang rumah orangtuanya yang ditelan lumpur dan tentang perubahan perilaku yang terjadi pada ayahnya. “Saat itu, bapak tidak mau makan. Setiap hari hanya melamun, memandangi tanggul lumpur setinggi rumah berlantai tiga itu. Hingga pada suatu ketika, bapak jatuh sakit dan tak lama meninggal.”

Pihak Lapindo maupun negara barangkali tak mendegar kisah ini. Mereka lebih sibuk mendengar cerita tentang Tuhan sebagai sebagai penanggung jawab utama tragedi ini. (fam/cen)

“Bila lumpur tidak menyembur mungkin MI Ma’arif tidak mengalami nasib seperti ini,” ujar Muhammad Chisom, Kepala Sekolah MI Ma’arif Jatirejo.

29 Mei 2006. Di Porong petaka terjadi; muncul lumpur panas yang diiringi oleh bau belerang yang menusuk. Tiga desa tenggelam seketika. Ribuan penduduk mengungsi. Warga teracuni. Parodi kemanusiaan terakbar dan terumit dalam sejarah Indonesia terhelat di Pasar Porong Baru.

Demikian pula dengan MI Ma’arif. Sekolah kebanggaan warga Jatirejo ini turut mengungsikan aktivitasnya di Pasar Porong Baru. Berbaur dengan penggungsi yang lain di tempat yang paling kelam.

“Setelah lumpur menyembur, gedung sekolah terendam sebatas mata kaki. Hanya saja kami memilih untuk pindah ke pengungsian karena kondisi gedung sekolah sudah tidak kondusif lagi untuk digunakan sebagai sarana kegiatan belajar mengajar,” ungkap Muhammad Chisom sengau.

Sementara itu, kondisi pasar yang muram membelengu aktivitas pendidikan. Para guru tidak bergairah untuk mengajar. Anak didik terlena, terbawa suasana pengungsian. Kesemuanya berdampak cukup deras terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar.

“Namun, kondisi pasar sudah sedemikian sesak: warga yang depresi, fasilitas yang minim, suasana belajar menjadi amburadul. Atsmosfer ini tidak baik untuk perkembangan anak didik kami. Oleh karena itu kami mencoba untuk membersihkan gedung sekolah yang lama; berharap mendapatkan keleluasaan dalam kegiatan kami. Ini semua demi prestasi anak didik kami,” tambah Siti Nur Febriani, salah seorang pengajar.

Namun nasib buruk terus membayangi. Debit lumpur meningkat drastis. Tanggul jebol disana-sini. Tak lama, sekolah hanyut. Tertelan oleh lumpur yang mengganas. Sementara kegiatan mengajar tetap harus dijalankan.

“Dikarenakan sekolah tenggelam dilahap lumpur, terpaksa kami memindahkan kegiatan pendidikan, sekali lagi, ke pasar. Di sana kami beraktivitas di Posko Pengungsian Gus Dur,” kenang Muhammad Chisom.

Situasi pasar semakin tidak bersahabat. Terutama setelah timbulnya beberapa fenomena ganjal: ransum yang berulat, pemadaman listrik hingga pada pengusiran pengungsi dari pasar. Mencekam. Dan itu berimbas pada kondisi mental anak-anak. Aktivitas pendidikan pun terbengkalai, terpengaruh suasana pengungsian yang suram.

“Walaupun kami mendapatkan tempat untuk aktivitas kami, pasar rasanya bukan tempat yang baik untuk melakukan aktivitas pengajaran. Untuk itu, saya berusaha mencari tempat yang nyaman: sebuah tempat dimana para anak didik kami bisa belajar dengan leluasa. Ini untuk memacu prestasi mereka. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berinisiatif untuk mengosongkan pasar. Seandainya pasar sudah tidak dapat ditempati lagi kami harus kemana?”, ungkap Siti Masruroh, seorang pengajar yang lain.

Kedungboto di kecamatan Porong  menjadi pilihan. Menempati gedung sekolah milik MI Ma’arif Kedungboto, kegiatan belajar dimulai siang hari. Namun, para orangtua murid berkeluh kesah tentang jarak yang jauh. “Jarak rumah saya ke Kedungboto sekitar lima kilometer. Setiap hari saya harus mengantar dan menjemput anak saya dengan sepeda ontel ini,” terang Nur Cholifah, orang tua murid.

Selain itu, sebagian orangtua murid adalah korban lumpur; dan untuk saat itu mereka harus berjibaku dengan waktu. Bergerilya mencari nafkah, setelah semua mata pencahariaan terampas lumpur. “Pada saat itu jumlah murid kami menurun drastis. Dari sekitar 150-an menjadi hanya 36 anak didik,” terang  Muhammad Chisom.

Di tengah kebimbangan tersebut, bantuan datang. MI Ma’arif diberi pinjaman sebuah ruko di Perumahan Sentra Porong untuk jangka waktu dua tahun. Kesempatan dimanfaatkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah.

Mengenai permohonan bantuan kepada pemerintah, Siti Nur Febriani menerangkan, “sebenarnya kami telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, namun hingga saat ini tidak ada respon!”

Saat ini, kegiatan belajar mengajar diadakan secara bersahaja. Tanpa bangku, tanpa meja dengan media seadanya. Para murid belajar sambil lesehan, sedangkan para guru mengajar dengan prihatin.“Kami mengerti tentang kondisi orangtua murid yang sebagian besar merupakan korban lumpur. Untuk itu kami berupaya agar aktivitas pendidikan diadakan dengan sesederhana mungkin. Beruntung para orangtua murid makhfum dengan kondisi ini” terang Siti Maslika, staff Tata Usaha MI Ma’arif.

Setelah semua kesesakan dan tekanan yang menimpa MI Ma’arif Jatirejo, kini para pengurus hanya bisa berharap sambil menahan geram dalam batin. “Harapan kami adalah kembali seperti sediakala. Hanya itu!” jawab para guru, tegas dan seksama. (Prim/vik)

(c) Kanal News Room

Pada suatu hari di tahun 2000, Abdul Rochim hendak menggarap sawah yang disewanya di sebelah timur desa Besuki. Daerah itu adalah bagian yang berprospek di kabupaten Sidoarjo. Pada tahun tersebut sebagian besar wilayah itu merupakan daerah yang sangat potensial untuk lahan pertanian dan perikanan darat.

Aroma pemilu legislatif 2009 ternyata juga melanda bumi Porong. Warga korban lumpur Lapindo pun sepertinya juga tak mau cuma menjadi sasaran kampanye. Mereka juga mengajukan diri sebagai calon legislator (caleg). Lihat saja poster, spanduk, atau baliho yang bertebaran di sekitar tanggul, di persimpangan-persimpangan jalan, maupun di bekas jalan tol Porong-Gempol. Di situ tidak saja terpampang wajah-wajah "Jakarta", melainkan juga wajah "Porong", "Jabon", atau "Tanggulangin"—tiga kecamatan yang tertimpa apes luapan lumpur.

Ketika Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie menyatakan bahwa pembuangan lumpur ke laut tidak bermasalah (Kompas, 07 Desember 2006), tampaknya ia tidak pernah memperhitungkan begitu banyaknya jiwa yang menggantungkan hidupnya di sepanjang sungai itu, dan betapa aliran Kali Porong adalah sumber kehidupan bagi warga di sekitarnya. Kenyataan di Pulau Dem menunjukkan ngawurnya pernyataan bos Grup Bakrie ini.