Lokasi Anda
Beranda > Suara Publik (Page 2)

Kasus Lumpur Lapindo di Tangan Ksatria Negarawan

Oleh: Subagyo Mantan Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, dan Bupati Sidoarjo sekarang, Saiful Illah, mengatakan bahwa masalah lumpur Lapindo itu hanya berada dalam satu persen wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tapi mengapa yang hanya

Perpres 14/2007, Legalisasi Korupsi Lapindo

SUBAGYO. Masyarakat korban lumpur Lapindo semakin terlunta-lunta. Masa depan dan keselamatan rakyat di wilayah-wilayah kerja korporasi pertambangan terancam akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bukan untung, malah buntung. Dalam rangka penyelesaian

Lapindo Tenggelamkan Komnas HAM?

Subagyo - Pada 8 Agustus 2012 rapat paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memutuskan tidak memiliki cukup bukti permulaan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus lumpur Lapindo. Pendapat tersebut berbeda dengan

Korban Lumpur Lapindo Jadi Miliarder?

Firdaus Cahyadi - Entah apa yang dirasakan oleh korban lumpur Lapindo bila membaca pernyataan Ical—panggilan akrab Aburizal Bakrie—di portal berita Detik.com (25 Januari). Ical mengatakan bahwa warga yang menjadi korban

Hari HAM dan Korban Lumpur Lapindo

Jakarta - Hasil penyidikan Komnas HAM dalam kasus Lapindo masih misteri. Sebegitu sulitkah menemukan adanya pelanggaran HAM dalam kasus lumpur Lapindo? *** Tanggal 10 Desember adalah hari yang bersejarah bagi penegakan Hak

Top
Translate »