JAKARTA - Achmad Bakrie Award kerap dikaitkan dengan kiprah bisnis keluarga. Dua tokoh nasional, Sitor Situmorang dan Daoed Joesoef, menolak menerima Achmad Bakrie Award, di tengah kemeriahan peresmian Bakrie Chair for Southeast Asia Studies yang berlangsung di Washington DC, AS.
Achmad Bakrie Award baru delapan kali itu diberikan kepada tokoh nasional di Indonesia. Namun, sudah ada dua orang menolak dan mengembalikan simbol penghormatan itu. Mereka adalah rohaniwan Franz Magnis Suseno dan budayawan Goenawan Mohammad.
“Dua penerima penghargaan yaitu Sitor Situmorang dan Daoed Joesoef menolak penghargaan ini dengan alasan yang sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan alasan sebelumnya,” ujar Direktur Freedom Institute Rizal Malaranggeng sebagai rekanan Yayasan Achmad Bakrie, pihak penyelenggara pemberian penghargaan itu kemarin.
Meski penghargaan itu baru akan diberikan 5 Agustus 2010, surat pernyataan penolakan sudah diterima pihak Freedom Institute sekitar sebulan lalu.
Alasan penolakan karena penghargaan itu dinilai tidak sesuai dengan profil keluarga pebisnis Bakrie yang masih terkait dengan beberapa kasus kemanusiaan yang belum tuntas. Contohnya, kasus lumpur Lapindo.
“Seharusnya ada pemisahan antara nilai kebaikan dari penghargaan ini dengan profil keluarga, karena mereka yang terpilih diusulkan oleh para pemikir intelektual Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan keluarga Bakrie,“ ujar Rizal.
Direktur Program Freedom Institute Ulil Abshar Abdalla mengatakan sistem penjurian penghargaan ini dilakukan secara tertutup dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Mereka yang duduk di kursi juri misalnya Ketua Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia Sangkot Marzuki, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipramono, Guru Besar IPB Bungaran Saragih, dan tokoh pendidik lain.
Maka menurutnya tidak seharusnya penolakan dengan alasan pribadi menodai tujuan baik dari penghargaan itu.
“Keluarga Bakrie tidak ada kaitannya secara langsung dalam proses penjurian, murni dilakukan secara independen oleh para juri. Kalaupun ada pasti langsung ditolak,“ ujar Ulil.
Namun apa mau dikata, orang boleh saja berpikir dan bertindak bebas, termasuk memutuskan apakah mereka mau menerima suatu penghargaan atau tidak.
“Hati nurani saya mengatakan tidak bisa menerima ini karena masih ada kaitannya dengan Lapindo. Mengapa tidak uang itu diberikan kepada para korban saja daripada ke saya,“ ujar Daoed Joesoef saat diwawancarai Bisnis, kemarin.
Menurut Daoed, yang pernah melukis lumpur Lapindo dalam rangka ulang tahun emas pernikahannya, Achmad Bakrie Award tidak sesuai dengan kepribadian keluarga Bakrie yang masih menyisakan masalah kemanusiaan bagi sebagian besar masyarakat Sidoarjo korban Lapindo.
Daoed berpendapat akan lebih baik jika uang Rp250 juta yang menurut rencana akan diterimanya, diberikan kepada mereka yang lebih berhak, yaitu para korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.
“Saya dikabari Mei, langsung saya tolak karena nurani saya merespons untuk berkata tidak. Jangan sampai rezeki yang saya dapat terutama berupa uang yang berasal dari keluarga yang sudah menyengsarakan ribuan orang,” tegasnya.
Sebelum tiga calon penerima penghargaan itu tahun ini, sudah ada dua penerima yang menolak dan mengembalikan award tersebut. Pada Agustus 2007, Franz Magnis yang seorang biawaran Katolik mengembalikan penghargaan sebagai bentuk kepedulian dan pernyataan sikap kemanusiaan atas kasus lumpur Lapindo.
Sementara itu, Goenawan juga menolak dengan alasan ketidaksepahamannya dengan salah satu anggota keluarga Bakrie, Aburizal Bakrie.
Menurut Goenawan, Ical tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada citra penghargaan Achmad Bakrie Award yang telah diterimanya 6 tahun lalu.
“Saya tak dapat meredakan rasa kecewa saya kepada saudara Aburizal Bakrie karena hal-hal yang dia lakukan selama ini. Semula saya berusaha untuk memisahkan Bakrie Award dari apa yang dijalankannya sebagai tokoh bisnis dan politik. Tetapi makin lama pemisahan ini semakin mustahil,“ ujarnya dalam suatu wawancara sembari menyebut pemisahan itu sebagai diskrepansi dan kontradiksi yang sangat besar.
Selain mengembalikan piala dan piagam penghargaan, Goenawan juga mengembalikan uang senilai lebih dari Rp100 juta yang sudah diterimanya.
Untuk tahun ini, para pemenang akan menerima piala penghargaan sekaligus uang tunai sebesar Rp250 juta.
Untuk tahun ini, selain Daoed Joesoef dan Sitor Situmorang, penghargaan itu juga akan diberikan kepada Daniel Murdiyarso (bidang sains) dan Syamsoe'oed Sadjad (bidang teknologi).
Merambah ke AS
Penolakan atas Achmad Bakrie Award di Tanah Air itu berlangsung pada saat keluarga Bakrie meresmikan lembaga kajian strategis di Carnegie Endowment for International Peace di Washington DC, awal pekan ini.
Selain keluarga besar Aburizal Bakrie, tokoh yang hadir dalam peresmian tersebut adalah pejabat Gedung Putih Jeffrey Bader dari National Security Council, mantan Duta Besar AS di Indonesia Stapleton Roy, pejabat Pentagon yang menangani masalah Asia Tenggara Robert Scher.
Hadir juga Senior Director Asia Development International Division US Chamber Murray Hiebert dan Maya Soetoro, adik Presiden AS Barack Obama.
Sementara pada jamuan makan malam hadir pula Duta Besar Singapura untuk AS Raymond Wong. Dukungan itu tecermin dari kehadiran dan pernyataan mereka dalam peluncuran lembaga riset tersebut.
“Saya senang dan mendukung kontribusi Bakrie untuk dunia internasional sehingga makin memperkenalkan Indonesia dengan citra yang positif,“ kata Maya Soetoro kepada Bisnis.
Pejabat senior dari Pentagon yang menangani kawasan Asia Tenggara, Robert Scher, berpendapat bahwa hal ini merupakan inisiatif yang bagus untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Murray Hiebert, Senior DirectorAsia Development International Division US Chambers of Commerce, mengatakan bahwa pendirian lembaga riset politik itu merupakan upaya memperdalam kajian kawasan Asia Tenggara.
Pendiri dan sekaligus chairman Bakrie Chair Anindya N.Bakrie menyatakan AS dipilih sebagai tempat berdirinya lembaga tersebut, karena AS merupakan negara terpenting bagi kawasan Asia Tenggara dan Indonesia di luar China dan India.
Selain masalah pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, AS juga ikut memainkan peran dalam menjaga stabilitas di kawasan. Satu armada perang (US Seventh Fleet) ditempatkan di Asia Tenggara.
“Sebagai satu-satunya negara adidaya, Amerika Serikat memainkan peran kunci bagi keamanan kawasan Asia Pasifik. Keseimbangan kekuasaan di negara-negara seperti China, Korea dan Jepang memberikan efek kepada negara Asia Tenggara. Amerika perlu melanjutkan perhatiannya terhadap masalah keamanan regional di Asia Tenggara yang akan sangat berpengaruh terhadap kawasan,“ tegas Anin. (wulandari@bisnis.co.id/lahyanto.nadie@bisnis.co.id)
(c) Bisnis Indonesia
| Comments |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Prev | Next > |
|---|






