Portal Korban Lapindo

... menyajikan fakta lapangan dan memperjuangkan hak-hak korban

Friday
Jul 30th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Korban Lumpur Lapindo Ragu Pilkada Membawa Perubahan

E-mail Print PDF

SIDOARJO - April 2010 nanti, Kabupaten Sidoarjo akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada beberapa nama yang sudah mulai berancang-ancang bertarung merebutkan kursi Bupati Sidoarjo, menggantikan Win Hendarso. Sebut saja H Saiful Ilah, Ketua DPC PKB sekaligus Wakil Bupati saat ini. Juragan tambak ini akan berdampingan dengan H. MG. Hadi Sutjipto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Ada lagi satu nama yang akan maju pada untuk merebutkan posisi bupati, yaitu Imam Sugiri, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kadin Sidoarjo.  Lewat Partai Amanat Nasional (PAN), Imam Sugiri bertekad meramaikan Pilkada.

Selain itu, bakal calon dari kalangan petinggi Lapindo tak mau ketinggalan, yaitu Bambang Prasetyo Widodo alias Wiwied Soewandi. Saat ini Wiwied menjabat Direktur Minarak PT Lapindo Jaya, perusahaan juru bayar PT Lapindo Brantas yang menangani urusan jual beli aset tanah dan bangunan korban luapan lumpur. Lewat Partai Golkar, Wiwied berjanji akan menuntaskan persoalan sosial yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo.

Jika dilihat ke belakang, berbagai macam pemilihan umum, mulai dari pemilihan gubernur Jawa Timur, pemilihan anggota legistatif, hingga pemilihan presiden, semua tak memberikan perbaikan signifikan bagi kehidupan korban lumpur Lapindo. Bahkan, ganti rugi korban Lapindo yang dijanjikan dicicil 15 juta per bulan melalui rekening warga selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulanya, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Seperti disampaikan Ainur Rofic (40 Tahun), warga Jatirejo, "Bulan Febuari ini kami belum menerima cicilan 15 juta, dan bulan kemarin juga telat sampai tanggal 30 Januari 2010," tuturnya.

Soal pencalonan Direktur Minarak PT Lapindo Jaya sebagai bakal calon Bupati Sidoarjo, ada beberapa pendapat dari korban Lapindo. Kus Laksono, Koordinator Tim 16 korban lumpur dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, misalnya, menilai Direktur operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, yang mencalonkan diri melalui Partai Golkar, tidak pantas memimpin Sidoarjo. Alasannya, selama ini Wiwied gagal mengurusi persoalan jual beli aset warga korban Lapindo. "Bayangkan saja, Pak Wiwed tidak becus mengurusi ganti rugi, apalagi mau menjadi memimpin Sidoarjo," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhamad Irsyad, warga Besuki Timur yang tidak masuk peta terdampak. "Menurut saya, siapapun yang jadi bupati nantinya tidak mungkin bisa memberikan perubahan pada nasib korban Lapindo, apalagi terhadap warga yang ada di luar peta seperti warga Besuki Timur," tegasnya. "Lebih-lebih ada dari petinggi Minarak juga nanti mencalonkan diri. Menurut saya, ini penghinaan terhadap warga korban Lapindo. Selama 4 tahun kasus Lapindo, mereka tidak memberikan perbaikan, kok mau jadi bupati," tambah Irsyad.

Muhammad Zainal, warga Renokenongo yang masih belum terbayar sisa pembayaran 80 persen, berpendapat sama. Terhadap semua calon bupati Sidoarjo yang nanti maju, Zainal pesimis. Mereka tidak bisa membawa perubahan bagi Sidoarjo, apalagi bagi masyarakat korban lumpur Lapindo. "Jika mereka yang maju ingin membawa perubahan terhadap warga Korban Lapindo, kenapa tidak dari dulu membantu warga? Kenapa berambisi mencalonkan bupati dengan membawa perubahan bagi warga korban Lapindo?" katanya. "Apalagi dengan munculnya calon Bupati dari kalangan Minarak, Saya yakin warga akan menolak. Yang jelas selama ini tidak optimal dalam melaksanakan proses ganti rugi korban," imbuhnya.

Berkaitan dengan penyelesaian pembayaran aset korban lumpur Lapindo sendiri, setidaknya masih ada 20 warga Desa Gempolsari yang belum menerima pembayaran, baik 20 persen maupun 80 persen. Selain itu, ada sekitar 59 berkas warga Desa Jatirejo belum menerima sepeser pun. Sedangkan sekitar 300 lebih warga dari 4 desa terdampak masih terkatung-katung soal sisa pelunasan 80 persen. Lagi pula, pemerintah tidak memiliki program khusus terhadap pemulihan pendidikan dan perokonomian warga korban selama hampir 4 tahun. Sangat wajar jika warga korban lumpur Lapindo meragukan kemampuan para bakal calon bupati yang berlaga pada April nanti.(novik)

(c) Kanal News Room

Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Last Updated ( Thursday, 18 February 2010 15:21 )  

Foto

Rekaman Video - Aku Mau Pulang

Info Donasi

Ingin mendukung "Aksi Seribu Rupiah"? Lihat di sini..


Selasa, 20 Juli 2010, sejumlah 24 anak korban Lapindo telah menerima donasi publik untuk biaya pendidikan selama satu tahun. Lihat daftar penerima di sini.


Jum'at, 16 Juli 2010, aksi seribu rupiah untuk pendidikan anak korban lumpur Lapindo telah mengumpulkan donasi sebesar Rp 52.110.675.


Rabu, 14 Juli 2010, 12.30, donasi yang terkumpul sebesar Rp. 50.560.675.


Selasa, 13 Juli 2010, 06:15:34, aksi seribu rupiah untuk pendidikan anak korban lumpur Lapindo telah mengumpulkan donasi sebesar Rp. 35.110.675.

Kanal Radio

Sekolah Darurat Tergusur Lumpur

Komentar

Statistik

Members : 67
Content : 612
Web Links : 22
Content View Hits : 456438

Pengunjung

We have 15 guests online