Korban Lapindo: Suara Kami Takkan Pernah Padam …

KOMPAS.com – Ogoh-ogoh setinggi 2,5 meter berdiri di atas tanggul lumpur Lapindo, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (29/5/2013). Sosok manusia yang digambarkan melalui ogoh-ogoh itu memakai jas warna kuning dan berkacamata. Ia berkacak pinggang dan mendongakkan kepala seolah sangat berkuasa dan begitu sulit tersentuh.

Lalu, dengan diiringi lagu ”Bagimu Negeri”, enam orang mengangkat ogoh-ogoh itu dan membawanya masuk ke kolam lumpur. Tidak lama, banyak orang melempari ogoh-ogoh itu dengan lumpur sambil bersorak. Wajah ogoh-ogoh pun tertutupi lumpur. Jas kuningnya berubah jadi coklat.

kompas 30 mei 2013
Warga korban lumpur menceburkan diri ke dalam lumpur saat memperingati 7 Tahun Semburan Lumpur Lapindo di kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (29/5/2013). Mereka meminta permasalahan ganti rugi untuk segera dituntaskan. | KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Prosesi perarakan ogoh-ogoh itulah yang dipakai sebagai puncak peringatan tujuh tahun lumpur Lapindo. Sebuah prosesi yang diadaptasi dari tradisi Hindu untuk melebur segala sifat negatif agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Biasanya ogoh-ogoh berbentuk raksasa yang menyeramkan.

Koordinator peringatan tujuh tahun lumpur Lapindo sekaligus korban lumpur, Abdul Rokhim, menegaskan, mereka sengaja membuat ogoh-ogoh yang menyimbolkan sosok pemilik PT Lapindo Brantas. ”Dia seharusnya yang bertanggung jawab atas semburan lumpur ini. Tapi selama tujuh tahun ini ia seperti tidak terganggu. Namun, kami akan terus menggugat, suara kami tak pernah padam,” katanya.

Sejak lumpur Lapindo mulai menyembur pada 29 Mei 2006 sampai sekarang, kondisi para korban lumpur tidak kunjung membaik, terutama para korban di area terdampak yang tercatat ada 11.881 keluarga. Sebagian besar dari mereka terus terkatung-katung menunggu janji pelunasan ganti rugi. Banyak yang mencari pekerjaan serabutan dan banyak pula yang mengalami depresi.

Sudaryanto (49) merupakan salah seorang korban lumpur di area terdampak. Dulu, ia adalah seorang pedagang burung yang mampu menghasilkan minimal Rp 100.000 per hari. Kini, setelah rumahnya terendam lumpur, ia mencari uang dengan mengojek sepeda motor di kawasan tanggul.

Sesekali ia juga menawarkan video dokumentasi lumpur Lapindo yang ia simpan di dalam tas pinggangnya. Soal tarif, ia bergantung pada kedermawanan orang yang membeli jasanya. Dalam sehari, ia rata-rata memperoleh uang Rp 15.000. Paling banyak Rp 50.000 per hari, itu pun sangat jarang.

Sudaryanto masih memiliki dua anak yang duduk di bangku SD dan SMP. ”Jangankan sampai ke perguruan tinggi. Untuk bisa menyekolahkan anak sampai SMA saja saya tidak bisa membayangkan,” katanya.

Berusaha sendiri

Menurut Sudaryanto, sampai saat ini para korban lumpur tak pernah ditawari lapangan kerja oleh pemerintah. Mereka harus berusaha sendiri dengan mengubah tanggul lumpur sebagai kawasan ”wisata”.

Namun, mengais rezeki di tanggul lumpur ada konsekuensinya. Mereka terus menghirup uap lumpur yang mengandung asam. Sudaryanto mengaku sering merasa sesak napas.

PT Minarak Lapindo Jaya, selaku perusahaan yang bertanggung jawab melunasi ganti rugi, berkali-kali ingkar janji. Sisa ganti rugi sebesar Rp 900 miliar rencananya akan dilunasi akhir tahun 2012. Namun, sampai sekarang masih ada tunggakan ganti rugi sebesar Rp 780 miliar. Janji terakhir, ganti rugi akan dilunasi akhir Mei 2013.

Gugun Muhammad, relawan Urban Poor Consortium, mengingatkan bahwa pelunasan ganti rugi hanya salah satu bagian dari kasus Lapindo. Persoalan lingkungan yang mengancam warga di sekitar tanggul jadi persoalan lain yang tak kalah penting tapi terabaikan. Upaya untuk menghentikan semburan lumpur tidak pernah dilakukan.

”Saya khawatir para korban dimanfaatkan secara politis melalui upaya pelunasan ganti rugi ini,” kata Gugun. Ada kemungkinan pelunasan ganti rugi sengaja digantung dan dituntaskan menjelang Pemilu 2014 untuk mencari popularitas.

Karena itu, selain ogoh-ogoh, warga bersama para aktivis juga memasang beberapa boneka, seperti jalangkung, di kolam lumpur yang diberi pakaian atribut beberapa partai politik. ”Rezim pemerintah saat ini juga sudah tidak bisa diandalkan menuntaskan kasus ini,” kata koordinator Jatam, Andrie Wijaya.

D Hesti Prasetyo dari bagian Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengaku pihaknya masih kesulitan membuang air dan lumpur dari tanggul kritis sebab banyak korban menghalangi. ”Kami juga baru bisa leluasa bekerja kalau pembayaran ganti rugi tuntas,” ujarnya.

Seperti kata Abdul Rokhim, para korban lumpur akan terus bersuara meski terus diabaikan dan menjadi obyek politik. Tekad itu sudah bulat.

© Herpin Dewanto Putro | kompas.com | 2 Juni 2013

Top
Translate »