Iuran Pendidikan ala Korban Lapindo

Sidoarjo – Rabu(12/9) pukul empat sore, beberapa korban Lapindo yang selama ini mencari nafkah dengan menjadi tukang ojek dan penjual VCD, bergerombol di sebuah pos tanggul Lumpur Lapindo desa Siring. Mereka tidak sedang menunggu pengunjung yang datag melihat lumpur, tapi sedang sibuk menyiapkan uang dan buku tabungan. Kebanyakan dari mereka laki-laki, namun beberapa diantaranya ada perempuan-perempuan tangguh yang selama ini mengais pendapatan melalui jasa ojek.

Sudah dua bulan mereka membentuk koperasi simpan pinjam. Harwati, salah satu perempuan menjadi pelopor terbantuknya koperasi ini. Mereka belum memberikan nama koperasi ini. Inisiasi membentuk semacam koperasi bertujuan untuk menyiasati kebutuhan biaya pendidikan anak-anak anggota koperasi yang selama ini tidak di perhatikan oleh pemerintah.

“Ide membentuk koperasi simpan pinjam ini karena setiap ajaran baru para orang tua selalu dipusingkan dengen biaya pendidikan anak-anak,” ungkap Harwati sambil mencatat anggotanya yang menabung.

Sampai saat ini uang dari simpanan warga sudah terkumpul sekitar lebih dari empat juta. Koperasi sudah memberikan pinjaman ke anggotanya yang membutuhkan tanpa ada bunga. Ini juga dikarenakan koperasi tidak ditujukan mencari keuntungan dari aktivitas yang dilakukan, namun untuk menguatkan sesama korban Lapindo yang membutuhkan biaya pendidikan anak-anaknya.

“Total dari setoran simpanan warga kurang lebih sudah mencapai 4 juta lebih, dan sudah ada sekitar empat anggota yang sudah mengajukan pinjaman, kami tidak menarik bungah karena uang itu juga berasal dari mereka sendiri” kata Harwati.

Tidak hanya itu, kedepan Harwati dan korban Lapindo lainnya yang beraktifitas di tanggul lumpur Lapindo akan berencana mengakses  jaminan kesehatan. Mereka memeahami resiko aktivitas mereka yang berada di tempat berbahaya. Terlebih, jaminan kesehatan melalui Surak Keterangan Tidak Mampu (SKTM) mulai Juli 2012 silam tidak berlaku lagi di Kabupaten Sidoarjo. Kebanyakan diantara anggota koperasi ini tidak mendapatkan jaminan kesehatan melalui Jamkesmas maupun Jamkesda.

“Selain membentuk koperasi, kami akan meminta kepada pemerintah melalui BPLS untuk memberikan jaminan kesehatan kepada kami, karena tempat kami berkerja sangat berbahaya,” tutur Harwati.

Harwati dan korban Lapindo yang lainnya terpaksa melakukan ini karena selama ini jaminan pendidikan dan kesehatan tidak diperhatikan. Apalagi banyak warga yang kehilangan pekerjaan akhirnya mencari nafkah di tanggul Lumpur untuk bertahan hidup. (ctr/vik)

Top
Translate »