Safari Aktifis: Pemerintah Lemah di Hadapan Lapindo

SIDOARJO—Belasan aktifis dari Jakarta mengadakan safari Ramadhan ke desa-desa di kawasan semburan lumpur Lapindo pada Sabtu (28/7/2010). Mereka di antaranya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Institut Hijau Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan Komite Anti Uang (KAU).

Safari Ramadhan yang dilakukan aktivis ke lumpur lapindo ini hendak memperlihatkan kepada pemerintah dan korporasi jika masyarakat sipil tidak tinggal diam melihat ketidakadilan yang dihadapi korban lumpur Lapindo selama empat tahun lebih.

Selamet Daroyni dari Institut Hijau Indonesia mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat sipil terhadap korban yang sampai sekarang belum jelas nasibnya.  “Selama empat tahun lebih, korban Lapindo dilanda penderitaan yang tidak kunjung selesai,” ujar Selamet.

Sementara, pemerintah sendiri terlihat sama sekali tak berdaya menghadapi korporasi Lapindo. “Ini yang membuat warga korban lumpur Lapindo tidak jelas nasibnya,” ujar Dani Setiawan dari Ketua Komite Anti Utang (KAU). Pemerintah menggelontorkan dana dari APBN, sementara pihak Lapindo dibiarkan lepas dari tanggung jawab. “Ini membuktikan bahwa Pemerintah lemah di hadapan korporasi,” katanya saat mengunjungi warga di Desa Siring Barat.

Selain mengunjungi warga yang berada di luar peta terdampak seperti Desa Besuki, Mindi, dan Siring Barat, tim safari juga berdiskusi dengan warga korban yang menginap di Gedung DPRD Sidoarjo.

Tim safari juga mengasakan buka puasa bersama. Sebelum berbuka puasa, tim safari melakukan diskusi dengan perwakilan korban di beberapa desa. Tim juga memberikan bantuan pendidikan yang diperoleh dari “Aksi Seribu Rupiah untuk Pendidikan Korban Lapindo” di sejumlah tempat. Bantuan solidaritas pendidikan sebesar 1,4 juta diterima langsung oleh perwakilan korban di Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo, Mindi, Porong. (novik)

(c) Kanal Newsroom

Top
Translate »