Meluruk Gubernur, Menginap di Gedung Dewan

SIDOARJO—Sudah empat malam warga korban lumpur Lapindo menginap di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Sidoarjo. Warga yang berasal dari Desa Jatirejo, Renokenongo, Siring dan Kedungbendo ini mendesak kepada pemerintah untuk  memberikan dana talangan buat pelunasan jual beli aset warga yang belum juga dituntaskan Lapindo hingga hari ini.

Sebelumnya warga pernah mengajukan tuntutanya kepada Panitia Khusus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo untuk mengambil alih penyelesaian jual beli aset semua korban lumpur Lapindo yang belum selesai. Waktu itu pihak Pansus menjanjikan akan segera mengupayakan tuntutan warga lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2010 (APBN-P 2010). Setelah beberapa bulan, janji Pansus ternyata tidak terealisasi.

Maka, mulai Jum’at (6/8/2010) warga mendatangi Gedung DPRD Sidoarjo untuk menagih janiji, akan tetapi upaya untuk bertemu pihak Pansus gagal. Warga lalu menginap di depan Gedung DPRD.  Koordinator warga, Zainul Arifin, mengatakan warga tidak akan meninggalkan gedung dewan sebelum tuntutan dipenuhi, meskipun harus menjalankan puasa di gedung dewan.

“Sudah empat tahun kami ditelantarkan. Pemerintah seharusnya ikut bertangung jawab. Karena itu, kami menuntut agar pemerintah segera take over ganti rugi semua korban lumpur,” ungkap Zainul saat melakukan aksi cap jempol darah pada Sabtu (7/8/2010).

Salah satu anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, M. Zainul Lutfi, menyatakan, pada 13 Juli 2010 lalu, Pansus Lumpur telah melayangkan surat ke Badan Anggaran DPR RI terkait semua masalah lumpur dan salah satunya meminta pemerintah memasukkan ganti rugi korban yang belum selesai untuk dimasukkan ke APBN .

“Kami sudah menyurati DPR RI terkait persoalan lumpur dan tuntutan korban. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban terkait surat yang kami kirimkan,” ungkap M. Zainul Lutfi saat menemui warga di depan Gedung DPRD.

Aksi di Gedung Grahadi

Sementara itu, warga di luar peta terdampak melakukan aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (9/8/2010). Aksi yang diikuti sekitar 700 warga yang tergabung dalam kelompok Aliansi Korban Lumpur Sembilan RT menuntut kepada gubernur untuk menyerahkan hasil analisa Tim Kajian Kelayakan Pemukiman (TKKP).

Selain itu, warga menuntut ganti rugi aset tanah dan bangunan yang sudah tidak layak huni. Skemanya agar disamakan dengan warga peta terdampak. Harga ganti rugi juga harus disamakan dengan warga peta terdampak. Warga juga mendesak gubernur untuk mengantar warga memperjuangkan nasib ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.

Setelah melakukan orasi di depan gubenuran, perwakilan warga dari Desa Siring Barat, Jatirejo Barat, dan Mindi ini hanya ditemui Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Edi Purwinarto. Gubernur Sukarwo diinformasikan tidak ada di tempat. Dalam pertemuan dengan Kesmas, warga dijanjikan akan didampingi ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri PU.

Salah satu perwakilan warga, Bambang Kuswanto, menyatakan jika janji tidak dijalankan maka warga mengancam akan menduduki Kantor Gubernur. “Dalam waktu dekat ini, pihak gubernur yang diwakili Kesmas Bapak Edi akan mengantar kami ke Jakarta bertemu dengan Menteri PU. Jika sampai batas waktu janji-janji tersebut tidak dilaksanakan maka kami akan melakukan aksi lagi. Jika perlu kami akan menduduki Kantor Gubernur sampai tuntutan kami dipenuhi,” kata ketua Aliansi Korban Lumpur Lapindo Sembilan RT ini.

Setelah mendapatkan keterangan dari Kesmas Edi Purwinarto itu, warga membubarkan diri sekitar pukul 13.00 waktu setempat. (vik)

(c) Kanal Newsroom

Top
Translate »