Pendidikan Berlumpur

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, Rochim menyewa sepetak tanah. Untuk mendapatkan uang, Rochim bekerja serabutan, baik sebagai kuli bangunan ataupun buruh tani. Saat itu, Besuki adalah desa produktif. Semuanya berubah setelah lumpur menyemburat keluar dengan debit mencapai 150.000 meter kubik per harinya.

Seingat Rochim, perubahan mulai terjadi pada Senin pagi 29 Mei 2006. Pada pagi itu, muncul semburan (bubble) lumpur sekitar 150 meter dari sumur Banjar Panji 1 (BJP-1). “Saya tidak terlalu mengerti tentang pertambangan minyak. Hanya, banyak pakar yang mengatakan hal itu terjadi karena pihak Lapindo tidak memasang cassing saat melakukan pemboran, sehingga terjadilah Loss-Kick-Blowout,” ujar Rochim sambil mengutip Rudi Rubiandini.

Dia tengah berangkat untuk menggarap sawah yang disewanya. “Dan di pagi itu, tiba-tiba saya menemukan semburan lumpur muncul semburat diiringi dengan bau busuk yang sangat menyengat. Tak pernah ada pemberitahuan. Tak lama, lumpur meluas menenggelamkan lebih dari 20.000 rumah, 29 pabrik tutup, ribuan hektar sawah tenggelam, 7.000 hektar tambak terancam, dan terutama lebih dari 25 sekolah hilang,” ujar Rochim.

Demikianlah perkenalan pertama Rohim dengan lumpur ganas Lapindo, lumpur yang mengubah total wajah kecamatan Porong dengan kecepatan yang mengejutkan. Kini, Rohim dikepung oleh lumpur tersebut; terjerembab ke dalam masa-masa paling sulit dalam hidupnya, maupun keluarganya.

Tempat di mana sawah yang biasa ia sewa setiap tahunnya kini berubah menjadi kolam-kolam lumpur terbuka yang luas. Di sini, BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) membangun tanggul-tanggul lumpur untuk meningkatkan kapasitas kolam lumpur.

Sementara itu, sungai Porong kini tampak membusuk. Ribuan hektar tambak tradisional yang dikelola oleh warga secara turun temurun telah rusak. Teracuni oleh lumpur yang dibuang melalui pompa-pompa milik BPLS.

Kondisi ini berdampak pada keadaaan masyarakat; mereka kehilangan mata pencahariannya. Setelah berbagai aset produktif mereka hanyut tertelan lumpur, mereka tidak berpendapatan lagi. “Sekarang kami tidak mempunyai uang lagi. Warung saya hanyut. Bapak juga tidak bekerja karena pabrik juga tergenang lumpur!”, terang ibu Cholifah, salah seorang korban lumpur yang lain.

Disaat perekonomian meredup, kemampuan untuk membiayai pendidikan turut melemah. Sementara institusi pendidikan sudah bersikap layaknya industri, menelan  dana dalam ukuran besar. Dan kesemuanya itu ditumpahkan kepada pihak orangtua murid selaku konsumen akhir pendidikan. Dan itu semua, memperburuk keadaan warga.

Rochim menunjukkan tentang tingginya biaya pendidikan yang tidak rasional, meliputi biaya seragam, cicilan buku (buku paket, LKS (Lembar Kerja Siswa), biaya ujian hingga biaya rekreasi). Belum lagi biaya ujian yang nilainya mencapai satu juta rupiah. “Anak pertama saya hendak lulus dari SMK ditambah dengan anak kedua saya yang juga akan lulus dari SMP. Untuk kelulusan kedua anak ini, pada Maret nanti, saya membutuhkan dana sekitar dua juta rupiah. Saat ini saya tengah bingung memikirkan hal tersebut. Saya sudah kehilangan mata pencaharian, darimana saya mendapatkan uang sedemikian besar!” ungkap Rochim getir.

Keberatan senada diungkapkan oleh Patanah. Semenjak lumpur meluluh lantakkan rumahnya, di Jatirejo, ia kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Sementara ia harus membiayai suaminya yang sedang sakit, kebutuhan pendidikan untuk dua anaknya telah membelenggunya. “Sebelum ada lumpur, kondisi keuangan keluarga masih lebih baik bila dibandingkan sekarang. Bapak bekerja, saya berjualan. Namun sekarang, bapak sakit-sakitan. Sementara kedua anak saya masih bersekolah. Saya bingung sekarang ini, harus mencari uang kemana.” terang Patanah lirih.

“Terus terang, saya tidak ingin anak-anak saya mengalami nasib yang serupa dengan saya: tidak berpendidikan dan bodoh. Masa depan anak-anak saya harus cemerlang. Namun, jika keadaan seperti ini terus harapan saya pupus, tergerus oleh lumpur,” ungkap Rochim sendu.

Untuk itu ia berharap agar segala dampak sosial yang terjadi pasca meletusnya gunung lumpur segera direalisasikan oleh pemerintah bersama dengan Lapindo. Seperti yang telah dikemukakan di awal malapetaka lumpur, hasil rapat 28 Desember 2006.

Sedangkan pemerintah maupun Lapindo tidak memberikan bantuan apapun terhadap para korban yang kehilangan mata pencaharian. “Yang dilakukan oleh pemerintah dan Lapindo hanya mengganti rugi tanpa memberikan solusi terhadap dampak sosial yang timbul,“ terang Irsyad, seorang warga di Besuki.

Dan untuk itu, Porong harus segera siap untuk menerima kenyataan tentang generasinya yang hilang. Saat ini, ribuan siswa terancam putus sekolah. “Mereka tengah bersiap untuk menghadapinya, baik secara mental maupun fisik. Saat ini banyak pemuda Porong yang menghabiskan waktunya di pertigaan seputar porong, berperan sebagai polisi cepek. Atau, sebagai tukang parkir di pusat-pusat perbelanjaan. Atau, sebagai pemandu di seputaran tanggul. Bahkan pada titik yang kronis, mereka melakukan tindakan kriminal,” ungkap seorang warga. (prima)

Top
Translate »